TPPI PIDIE JAYA

Ketika Sebuah Desa Memilih Menjaga Kehidupan Sejak Dalam Kandungan Kiran Dayah, Jangka Buya — Siang itu, Rabu (29/7/2026), Meunasah Gampong Kiran Dayah tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Ia berubah menjadi ruang tempat sebuah desa sedang bercermin. Bukan untuk melihat apa yang telah berhasil dibangun, melainkan untuk bertanya dengan jujur, bagaimana memastikan setiap anak yang lahir di desa ini memperoleh haknya untuk tumbuh sehat. Di ruangan sederhana itu berlangsung Rembuk Stunting Tahun 2026 , yang dipimpin Keuchik Mansur S dan dihadiri Camat Jangka Buya Nasruddin, SE , Pendamping Desa/Korcam Bustami, S.Pd.I , Pendamping Lokal Desa Junidar , KPM Mahdalena , Bidan Desa, pengurus PKK, kader Posyandu, mahasiswa KKN Universitas Syiah Kuala, Tuha Peut, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya. Yang hadir memang banyak. Namun yang lebih penting adalah kesadaran yang dibawa masing-masing. Stunting tidak dap...

Pelantikan 31 Keuchik Pidie Jaya Jadi Momentum Penguatan Tata Kelola Gampong, Kadis DPMG Tekankan Sinergi dengan Pendamping Desa dan Domasi MEUREUDU – Pelantikan 31 keuchik (geusyik) terpilih hasil Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Pidie Jaya bukan sekadar menandai pergantian kepemimpinan di tingkat gampong. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi titik awal lahirnya kepemimpinan baru yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengakselerasi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung pada Senin (13/7/2026) pukul 19.30 WIB di Aula Cot Trieng I, Lantai III Kantor Bupati Pidie Jaya . Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., ME , dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta be...

Pidie Jaya – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) menggelar rapat koordinasi terbatas dalam rangka menyambut kedatangan Tim Identifikasi Lokasi Pembangunan Sarpras PRRP dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa PDT. Rapat yang berlangsung, Rabu (8/7/2026) ini dipimpin langsung oleh Kepala DPMG Pidie Jaya, Saiful, S.Pd., M.Pd. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam tim pendamping, di antaranya Asisten I Sekdakab, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, serta staf DPMG. Turut hadir dalam rapat tersebut Poltak Napitupulu selaku PIC PRRP Wilayah Aceh Sumatra, bersama tim dari Kementerian Desa PDT yaitu Tarzo, Lukman, Rijal Wahyu, dan Dani. Dari unsur Tim Pendamping Profesional (TPP), hadir Korkab Syukri, Fauzi, Fadly, dan Ibrahim. Ibrahim selaku PIC Infrastruktur dan Kebenc...

Rapat Final Persiapan Verifikasi Kemendes, Kadis DPMG Minta Kepala Desa Siapkan Data Secara Maksimal Pidie Jaya – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie Jaya menggelar rapat koordinasi final di ruang Kepala Dinas, Senin (6/7), sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Desa (Kemendes) terkait percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana hidrologi. Rapat ini digelar menjelang kedatangan tim verifikasi Kemendes yang dijadwalkan mulai turun ke desa-desa sasaran pada Selasa (7/7). Pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut dihadiri para kepala desa penerima bantuan pembangunan jalan, jembatan, dan PAUD. Fokus utama rapat adalah memastikan seluruh dokumen administrasi dan kesiapan lapangan telah memenuhi persyaratan sebelum proses verifikasi dilakukan. Dalam arahannya, Kepala DPMG Kabupaten Pidie Jaya, Saiful, S.Pd., M.Pd. , menegaskan bahwa kesiapan administrasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses verifikasi. ...

Oleh : Bustami, S.Pd.I - Pendamping Desa  Setiap kali berbicara tentang pembangunan desa, perhatian publik hampir selalu tersedot pada satu isu: anggaran. Besarnya Dana Desa, rendahnya tingkat serapan, kualitas infrastruktur, hingga laporan pertanggungjawaban menjadi ukuran yang paling sering digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya pembangunan. Cara pandang ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi menyisakan satu kekeliruan mendasar. Kita terlalu lama memandang pembangunan sebagai persoalan finansial, padahal persoalan yang paling menentukan justru bersifat sosial: apakah masyarakat hidup dalam rasa aman, saling percaya, dan memiliki ruang untuk bekerja sama. Di sinilah letak ironi pembangunan desa. Jalan dapat dibangun dalam beberapa bulan, gedung pelayanan publik dapat berdiri dalam satu tahun anggaran, tetapi kepercayaan masyarakat tidak pernah selesai dibangun melalui proyek. Kepercayaan tumbuh dari kepastian hukum, rasa keadilan, ketertiban sosial, dan ...

Bandar Dua, Pidie Jaya  | 25 Juni 2026 – Semangat kolaborasi dan pembelajaran bersama mewarnai pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) dan In Service Training (IST) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Bandar Dua, Jangka Buya, Meurah Dua, dan Ulim yang berlangsung di Aula Kantor Camat Bandar Dua. Kegiatan yang diikuti oleh Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas pendamping sekaligus mempererat sinergi antar-TPP dalam mendukung pembangunan desa yang berkualitas di Kabupaten Pidie Jaya. Kegiatan yang difasilitasi oleh Koordinator Kecamatan Bandar Dua, Ishak, S.Pd dan Firdaus, ST , dengan menghadirkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, Syukri dan Ibrahim Syamaun , sebagai narasumber utama.  Lebih dari sekadar pelatihan, Rakor dan IST ini merupakan bentuk komitmen bersama TPP empat kecamatan untuk membangun budaya kerja kolaboratif yang saling mendukung dan saling menguat...

Peran Aktif Tenaga Pendamping Profesional dalam Penyusunan Perbup Pedoman Penyelenggaraan BUMG/BUMG Bersama Pidie Jaya Meureudu, 24 Juni 2026 – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie Jaya menggelar Rapat Koordinasi penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan Badan Usaha Milik Gampong Bersama (BUMG Bersama), Rabu (24/6/2026) di Kantor DPMG Kabupaten Pidie Jaya. “Perbup ini disusun sebagai pedoman operasional bagi seluruh BUMG dan BUMG Bersama di Kabupaten Pidie Jaya, mencakup tata cara pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, serta pengadaan barang dan/atau jasa,” sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 3 Tahun 2021. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya, Saiful, S.Pd., M.Pd . Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa Perbu...

TPP Pidie Jaya Ikut Serta dalam IST Mekanisme Input PKTD 2026 Bersama Aceh Tamiang dan Aceh Utara Pidie Jaya – Jajaran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Aceh Tamiang berkolaborasi dengan TPP Kabupaten Aceh Utara menyelenggarakan In-Service Training (IST) mengenai Mekanisme Penginputan Template Pelaksanaan Kegiatan dan Template By Name By Address (BNBA) Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Tahun Anggaran 2026 . Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (19/06/2026) sore. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Irwansyah , Koordinator Bidang Pemanfaatan Dana Desa (PDD) TA 2026 Provinsi Aceh. Agenda kolaboratif ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara PIC PDD Kabupaten Aceh Tamiang dan PIC PDD Kabupaten Aceh Utara dalam upaya menyamakan persepsi teknis pelaksanaan PKTD di seluruh wilayah Aceh. Turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, TPP Kabupaten Pidie Jaya yang diwakili oleh Ibrahim Syamaun, ST., M.Pd. , selaku PIC Pemanfaatan Dana Desa...

Panen Jagung Desa Reuseb: Pendamping Lokal dan Pendamping Desa Ikut Bangga Trienggadeng – Suasana haru dan kebahagiaan menyelimuti kegiatan panen jagung perdana di lahan seluas 1,3 hektare milik Desa Reuseb, Kecamatan Trienggadeng. Momen ini tidak sekadar menjadi agenda panen biasa, tetapi juga simbol keberhasilan kerja kolektif masyarakat desa dalam mengelola potensi pangan lokal secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Di sela-sela kegiatan panen yang berlangsung meriah, Pendamping Lokal Desa (PLD) Nazariah, didampingi Pendamping Desa Fitri Handayani, Nelly Safrina, serta Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat (TAPM) Kabupaten, menyampaikan rasa bangganya atas capaian yang diraih masyarakat Desa Reuseb. “Kami sangat berbahagia melihat ibu-ibu bisa panen jagung hari ini. Tentu ini adalah hasil kerja keras dan ketelatenan anggota masyarakat Desa Reuseb yang memanfaatkan BUMG Cot Ukam sebagai lembaga keuangan di desa. BUMG terbukti mampu membantu mereka dalam me...

Tenaga Pendamping Profesional Kecamatan Pante Raja Monitoring Pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Tu Pidie Jaya – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Pante Raja melakukan kegiatan monitoring terhadap pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berlokasi di Desa Tu, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya. Dalam kegiatan tersebut, Koordinator TPP Kecamatan Pante Raja meninjau secara langsung progres pembangunan gerai KDMP guna memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pembangunan gerai saat ini telah memasuki tahap akhir dengan capaian fisik diperkirakan mencapai 80 persen . Pembangunan Gerai KDMP Desa Tu telah mencapai progres fisik sekitar 80 persen dan memasuki tahap penyelesaian akhir. Koordinator TPP Kecamatan Pante Raja, Yudi Saputra, S.Sos , menyampaikan harapannya agar pembangunan gerai tersebut dapat segera diselesaikan sehingga dapat dimanfaatkan ole...

TAPM Kabupaten Pidie Jaya Koordinasi dengan DPMG terkait Pemulihan dan Transformasi Pasca Bencana Pidie Jaya – Pada hari Rabu, 19 Mei 2026, bertempat di ruang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie Jaya, TAPM Kabupaten Pidie Jaya (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program P3MD Kementerian Desa) melakukan koordinasi dengan Kepala DPMG setempat terkait program Pemulihan dan Transformasi Pasca Bencana dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Kehadiran TAPM disambut hangat oleh Kepala DPMG Pidie Jaya, Saiful, S.Pd., M.Pd , di ruang kerjanya. Adapun personel TAPM yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah: Ibrahim Syamaun, ST., M.Pd — PIC Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehap Rekon) Syeikunazarullah, SH — PIC Sosial Budaya Koordinasi ini membahas tindak lanjut hasil Zoom Meeting terkait rencana Pemulihan dan Transformasi Pasca Bencana dari Kemendes PDT untuk tiga provinsi, s...

  Ketika Negara Tidak Lagi Mengatur Desa dari Jauh Di balik berbagai musyawarah desa, penyusunan RKP Desa, pembahasan APBDes, hingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terdapat satu fondasi hukum yang bekerja secara sistemik namun sering luput dipahami masyarakat: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan ini bukan sekadar aturan administratif biasa. Ia merupakan kerangka besar yang menerjemahkan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ke dalam tata kelola pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan sistem pendampingan desa di lapangan. “PP 43 Tahun 2014 adalah jembatan antara gagasan besar UU Desa dengan praktik nyata pembangunan desa.” Hingga hari ini, PP 43/2014 masih berlaku dan menjadi salah satu dasar hukum utama penyelenggaraan pemerintahan desa, meskipun telah mengalami perubahan melalui: PP Nomor 47 Tahun 2015 PP Nomor 11 Tahun 2019 Serta sebagian pengaturan terkait BUM Desa disempurnakan melalui: PP Nomor 11 Tahun 2021 Artinya, secara hu...

  Di tengah derasnya arus pembangunan desa, ada satu pertanyaan mendasar yang sering luput dibahas secara serius: mengapa negara menghadirkan Pendamping Desa? Apakah sekadar tenaga administratif? Pelengkap program? Atau sebenarnya bagian dari desain besar negara dalam menjaga transformasi desa? Jawabannya tersembunyi dalam satu pasal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Pasal 112 ayat (4) . Pasal ini bukan sekadar kalimat normatif. Ia adalah fondasi hukum yang menjelaskan bahwa pembangunan desa tidak boleh berjalan sendiri tanpa proses pendampingan yang terstruktur. Bunyi substansinya menegaskan bahwa: “Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.” Kalimat ini terlihat sederhana. Namun jika dibedah lebih dalam, pasal tersebut sesungguhnya mengandung paradigma besar tentang bagaimana negara memandang desa. Desa Bukan Objek, Tetapi Subjek P...

Catatan tentang Desa, Musyawarah, dan Harapan yang Tidak Dijual ke Kota Di tengah hiruk-pikuk pembangunan nasional yang sering diukur dari angka investasi, pertumbuhan statistik, dan deretan megaproyek, ada satu ruang sunyi yang kerap luput dari perhatian: desa. Padahal dari ruang sunyi itulah republik ini pertama kali belajar tentang solidaritas, tentang kerja bersama, dan tentang ekonomi yang tidak seluruhnya tunduk pada logika pasar. Di sanalah saya melihat sesuatu yang berbeda sedang tumbuh di Desa Sukamaju Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Bukan gedung tinggi. Bukan proyek mercusuar. Bukan pula seremoni pembangunan yang sibuk mengejar kamera. Yang tumbuh di sana adalah keyakinan. Keyakinan bahwa masyarakat desa masih bisa berdiri di atas kaki sendiri. Pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih mungkin tampak sederhana di mata sebagian orang. Hanya bangunan kecil di sudut desa. Dinding semen. Atap seng. Aktivitas warga yang tampak biasa-b...