TPPI PIDIE JAYA

  Di tengah derasnya arus pembangunan desa, ada satu pertanyaan mendasar yang sering luput dibahas secara serius: mengapa negara menghadirkan Pendamping Desa? Apakah sekadar tenaga administratif? Pelengkap program? Atau sebenarnya bagian dari desain besar negara dalam menjaga transformasi desa? Jawabannya tersembunyi dalam satu pasal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Pasal 112 ayat (4) . Pasal ini bukan sekadar kalimat normatif. Ia adalah fondasi hukum yang menjelaskan bahwa pembangunan desa tidak boleh berjalan sendiri tanpa proses pendampingan yang terstruktur. Bunyi substansinya menegaskan bahwa: “Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.” Kalimat ini terlihat sederhana. Namun jika dibedah lebih dalam, pasal tersebut sesungguhnya mengandung paradigma besar tentang bagaimana negara memandang desa. Desa Bukan Objek, Tetapi Subjek P...

Catatan tentang Desa, Musyawarah, dan Harapan yang Tidak Dijual ke Kota Di tengah hiruk-pikuk pembangunan nasional yang sering diukur dari angka investasi, pertumbuhan statistik, dan deretan megaproyek, ada satu ruang sunyi yang kerap luput dari perhatian: desa. Padahal dari ruang sunyi itulah republik ini pertama kali belajar tentang solidaritas, tentang kerja bersama, dan tentang ekonomi yang tidak seluruhnya tunduk pada logika pasar. Di sanalah saya melihat sesuatu yang berbeda sedang tumbuh di Desa Sukamaju Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Bukan gedung tinggi. Bukan proyek mercusuar. Bukan pula seremoni pembangunan yang sibuk mengejar kamera. Yang tumbuh di sana adalah keyakinan. Keyakinan bahwa masyarakat desa masih bisa berdiri di atas kaki sendiri. Pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih mungkin tampak sederhana di mata sebagian orang. Hanya bangunan kecil di sudut desa. Dinding semen. Atap seng. Aktivitas warga yang tampak biasa-b...

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan nasional yang kerap berpusat di kota-kota besar, desa kembali dipanggil sebagai titik tolak masa depan Indonesia. Bukan sekadar jargon administratif, melainkan sebagai fondasi strategis yang menentukan apakah republik ini mampu berdiri kokoh atau justru rapuh oleh ketimpangan sosial dan ekonomi. Pidato Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, , dalam momentum Dies Natalis BPD ke-27 sesungguhnya bukan hanya seremoni tahunan organisasi desa. Ia adalah penegasan arah politik pembangunan nasional: bahwa Indonesia tidak akan pernah benar-benar maju apabila desa hanya dijadikan objek kebijakan. “Membangun Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dari pusat kekuasaan, tetapi harus dimulai dari denyut kehidupan desa.” Dalam konteks inilah, ajakan kolaborasi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar kerja administratif pemerintahan desa. BPD bukan hanya lembaga formal yang had...