𝗝𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮 𝗕𝘂𝘆𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀: 𝗥𝗲𝗳𝗹𝗲𝗸𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗮𝘀𝗶𝘀 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗸

𝙊𝙡𝙚𝙝 : 𝘽𝙪𝙨𝙩𝙖𝙢𝙞, 𝙎.𝙋𝙙.𝙄 (Pendamping Desa Kecamatan Jangka Buya)

Bab I - Pendahuluan

Pembangunan daerah pada era kontemporer tidak lagi hanya dipandang sebagai urusan teknokratis pemerintah pusat, melainkan sebagai sebuah proses partisipatif yang bertumpu pada ketersediaan data, keterlibatan masyarakat, dan kejelasan arah kebijakan di tingkat lokal. Data statistik yang valid dan terperinci menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif, terukur, dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah publikasi Kecamatan Jangka Buya Dalam Angka 2024 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pidie Jaya memegang peranan yang sangat vital. Buku ini bukan sekadar kompilasi angka, melainkan potret komprehensif mengenai keadaan geografis, kependudukan, sosial, ekonomi, hingga pertanian di wilayah Kecamatan Jangka Buya.

Kecamatan Jangka Buya, yang secara administratif merupakan salah satu dari kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh yang dulu pernah disebut Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), menempati posisi strategis dengan luas wilayah 9,35 km², atau sekitar 0,98 persen dari total luas wilayah kabupaten. Dengan batas utara Selat Malaka, selatan Kecamatan Bandar Dua, serta timur Kabupaten Bireuen, Jangka Buya berada pada jalur yang berpotensi menjadi simpul interaksi sosial, ekonomi, dan budaya. Posisi geografis ini menjadikannya relevan dalam diskursus pembangunan berbasis wilayah pesisir, karena keberadaannya di tepi Selat Malaka menghadirkan potensi sekaligus tantangan.

Dari sisi pemerintahan, Kecamatan Jangka Buya terbagi dalam 18 gampong, dengan ibukota kecamatan berada di Keude Jangka Buya. Setiap gampong memiliki keuchik sebagai pemimpin lokal, dengan total 48 dusun dan 2 mukim. Struktur administratif ini tidak hanya merefleksikan tata kelola pemerintahan di Aceh yang khas, melainkan juga menunjukkan keragaman basis sosial masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan seyogianya memperhitungkan heterogenitas gampong serta kebutuhan spesifik yang menyertainya.

Dari perspektif demografi, jumlah penduduk Jangka Buya pada tahun 2023 tercatat 10.805 jiwa, terdiri dari 5.444 laki-laki dan 5.361 perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 101,55 persen menandakan keseimbangan relatif antara populasi laki-laki dan perempuan. Menariknya, beberapa gampong menunjukkan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, seperti Jurong Teungeh (1.711 jiwa/km²) dan Jurong Binje (1.422 jiwa/km²). Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata ruang, ketersediaan lahan, serta daya dukung lingkungan.

Dalam ranah sosial, pendidikan menjadi salah satu indikator utama yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Data menunjukkan adanya 5 sekolah dasar (termasuk madrasah ibtidaiyah), 1 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah atas di wilayah ini. Jumlah guru dan murid yang relatif terbatas, ditambah akses pendidikan menengah dan kejuruan yang masih minim, menjadi tantangan tersendiri. Pada saat yang sama, bidang kesehatan juga menunjukkan keterbatasan sarana: hanya terdapat 1 unit puskesmas tanpa rawat inap di seluruh kecamatan. Fakta ini menggambarkan pentingnya peningkatan infrastruktur dan layanan dasar sebagai prasyarat pembangunan manusia di Jangka Buya.

Potensi ekonomi lokal Jangka Buya sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian. Data BPS memperlihatkan bahwa cabai keriting menjadi komoditas unggulan sayuran dengan luas tanam 17 hektar pada 2023, sedangkan semangka mendominasi buah-buahan dengan luas tanam mencapai 226 hektar. Produksi yang signifikan dari sektor hortikultura ini menjadi tulang punggung penghidupan masyarakat. Namun, keberlanjutan produksi dan daya saing pasar masih bergantung pada faktor-faktor seperti akses modal, teknologi pertanian, dan jaringan distribusi.

Dengan memperhatikan potret ini, maka esai akademis ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap data yang tersaji dalam Kecamatan Jangka Buya Dalam Angka 2024. Analisis akan dilakukan dengan pendekatan multidisipliner, mencakup aspek geografi, pemerintahan, demografi, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi lokal. Lebih jauh, esai ini akan menguraikan tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan berbasis data di Kecamatan Jangka Buya.

Dengan kata lain, tujuan utama penulisan ini adalah dua hal. Pertama, untuk menunjukkan bagaimana data statistik dapat ditransformasikan menjadi bahan refleksi akademis yang mampu menuntun kebijakan publik. Kedua, untuk menyoroti pentingnya menjadikan Jangka Buya sebagai contoh pembangunan daerah yang berbasis pada realitas empiris, bukan sekadar perencanaan normatif. Dengan demikian, diharapkan esai ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga praktis bagi para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya dan khususnya Kecamatan Jangka Buya.

Bab II – Geografi dan Pemerintahan

2.1. Kondisi Geografis Kecamatan Jangka Buya

Geografi suatu wilayah adalah fondasi penting dalam memahami arah dan pola pembangunan daerah. Letak, luas, dan batas administratif bukan sekadar informasi deskriptif, melainkan variabel determinan yang menentukan aksesibilitas, ketersediaan sumber daya, serta kerentanan terhadap bencana. Kecamatan Jangka Buya memiliki luas 9,35 km² atau sekitar 0,98 persen dari total wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Secara relatif, luas ini tergolong kecil dibandingkan kecamatan lain, namun posisinya yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian utara menjadikannya wilayah pesisir yang strategis.

Batas-batas Kecamatan Jangka Buya adalah:

Utara : Selat Malaka

Selatan : Kecamatan Bandar Dua

Timur : Kabupaten Bireuen

Letak ini memberikan dua implikasi penting. Pertama, adanya peluang pemanfaatan wilayah pesisir untuk pengembangan perikanan tangkap maupun budidaya laut. Kedua, potensi kerentanan terhadap bencana alam, seperti abrasi pantai atau gelombang pasang, yang menuntut adanya mitigasi berbasis tata ruang.

Kecamatan Jangka Buya terdiri dari 18 gampong (desa), dengan gampong terluas adalah Kiran Krueng (1,33 km² atau 10 persen dari total wilayah). Sebaliknya, gampong dengan luas terkecil adalah Meuko Meugit dengan hanya 0,22 km² atau sekitar 1,65 persen dari total kecamatan. Perbedaan signifikan dalam distribusi luas gampong ini berdampak pada kepadatan penduduk, tata guna lahan, serta potensi pembangunan ekonomi.

Dari segi kepadatan, data menunjukkan adanya disparitas yang cukup tajam. Misalnya, Gampong Jurong Teungeh memiliki kepadatan 1.711 jiwa/km², jauh lebih tinggi dibandingkan Kiran Krueng dengan hanya 442 jiwa/km². Hal ini menegaskan bahwa tata ruang di Jangka Buya masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam pengaturan distribusi penduduk, penyediaan sarana prasarana, serta optimalisasi lahan produktif.

2.2. Struktur Pemerintahan Lokal

Secara administratif, Kecamatan Jangka Buya terbagi dalam 18 gampong yang terdiri atas 48 dusun dan dikelompokkan dalam 2 mukim. Rata-rata tiap gampong memiliki 2 hingga 5 dusun, mencerminkan variasi struktur sosial dan kepadatan pemukiman. Seperti halnya daerah lain di Aceh, setiap gampong dipimpin oleh seorang keuchik, yang bertindak sebagai kepala desa. Sistem pemerintahan gampong di Aceh memiliki ciri khas tersendiri karena dipengaruhi oleh hukum adat dan keberadaan lembaga mukim sebagai entitas pemerintahan di atas gampong.

Peran keuchik tidak semata-mata administratif, melainkan juga kultural. Ia berfungsi sebagai pemimpin masyarakat dalam mengatur kehidupan sosial, menjaga kearifan lokal, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Dalam konteks pembangunan daerah, struktur ini memiliki kelebihan berupa kedekatan antara pemimpin lokal dengan warganya, sehingga aspirasi masyarakat relatif cepat tersalurkan. Namun, kelemahannya terletak pada keterbatasan kapasitas administratif dan sumber daya yang dimiliki gampong, sehingga sering kali kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara optimal tanpa dukungan dari pemerintah kecamatan atau kabupaten.

2.3. Potensi dan Tantangan Tata Ruang

Wilayah Jangka Buya, meskipun kecil, menyimpan potensi yang beragam. Posisi pesisir membuka ruang bagi pengembangan ekonomi maritim. Namun, lahan pertanian yang produktif juga harus dipertahankan, khususnya untuk tanaman hortikultura seperti cabai keriting dan semangka yang menjadi komoditas unggulan. Potensi dualisme antara sektor perikanan-pesisir dan pertanian daratan ini menuntut strategi tata ruang yang sinergis.

Tantangan terbesar dalam tata ruang Jangka Buya adalah:

1. Keterbatasan lahan produktif. Dengan luas wilayah yang relatif kecil, kompetisi antara lahan permukiman, lahan pertanian, dan ruang publik semakin ketat.

2. Kerentanan bencana. Sebagai wilayah pesisir, Jangka Buya rentan terhadap abrasi dan banjir rob. Hal ini menuntut kebijakan tata ruang yang berorientasi pada mitigasi risiko bencana.

3. Kesenjangan kepadatan penduduk antar-gampong. Gampong padat penduduk menghadapi tekanan besar terhadap infrastruktur, sementara gampong luas dengan penduduk jarang justru memiliki potensi lahan yang kurang dimanfaatkan.

2.4. Pemerintahan sebagai Penggerak Pembangunan

Pemerintah kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan gampong. Dalam konteks Jangka Buya, fungsi ini menjadi semakin penting karena adanya kebutuhan untuk menyinergikan program pembangunan dengan kondisi nyata di lapangan.

Tantangan klasik yang dihadapi pemerintah kecamatan meliputi keterbatasan kapasitas perencanaan, keterbatasan anggaran, serta masih dominannya ketergantungan pada alokasi dana desa. Dalam situasi demikian, strategi kolaborasi antar-gampong menjadi penting. Misalnya, pengembangan sektor pertanian hortikultura dapat dilakukan secara kolektif melalui kelompok tani lintas gampong, dengan dukungan teknis dari kecamatan.

Selain itu, pemerintah kecamatan juga perlu memperkuat sistem perencanaan berbasis data. Kehadiran publikasi *Jangka Buya Dalam Angka 2024* seharusnya menjadi instrumen perencanaan pembangunan, bukan sekadar laporan formalistik. Pemanfaatan data mengenai kepadatan penduduk, distribusi sarana pendidikan, hingga potensi pertanian akan sangat menentukan efektivitas kebijakan yang diambil.

2.5. Analisis Singkat

Secara keseluruhan, aspek geografis dan pemerintahan Jangka Buya memperlihatkan karakteristik sebagai berikut:

- Wilayah kecil dengan posisi strategis pesisir: membuka peluang ekonomi sekaligus menuntut mitigasi bencana.

- Struktur pemerintahan berbasis gampong : memudahkan partisipasi masyarakat, namun masih lemah dari segi kapasitas administratif.

- Kesenjangan spasial : adanya disparitas kepadatan penduduk dan pemanfaatan lahan antar-gampong menuntut perencanaan tata ruang yang adil dan efektif.

Bab III – Demografi dan Kependudukan

3.1. Gambaran Umum Kependudukan

Demografi merupakan aspek fundamental dalam pembangunan karena populasi adalah subjek sekaligus objek dari setiap kebijakan. Jumlah penduduk Kecamatan Jangka Buya pada tahun 2023 mencapai 10.805 jiwa, terdiri atas 5.444 laki-laki dan 5.361 perempuan. Angka ini menempatkan Jangka Buya sebagai kecamatan dengan populasi relatif kecil dibandingkan wilayah lain di Kabupaten Pidie Jaya. Namun, dalam konteks pembangunan, ukuran populasi bukanlah satu-satunya indikator penting. Distribusi, kepadatan, serta struktur demografi menjadi faktor yang lebih menentukan.

Rasio jenis kelamin (sex ratio) di Jangka Buya tercatat sebesar 101,55 persen. Ini berarti bahwa untuk setiap 100 perempuan terdapat sekitar 102 laki-laki. Secara demografis, angka ini masih dalam batas seimbang, berbeda dengan daerah yang memiliki migrasi tenaga kerja tinggi yang biasanya menunjukkan ketimpangan besar antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, keseimbangan gender di Jangka Buya mencerminkan stabilitas demografi dasar.

3.2. Distribusi Penduduk menurut Gampong

Distribusi penduduk di Kecamatan Jangka Buya tidak merata. Gampong dengan jumlah penduduk terbesar adalah Jurong Teungeh dengan 1.335 jiwa, disusul oleh Jurong Binje dengan 1.209 jiwa. Sebaliknya, gampong dengan jumlah penduduk terkecil adalah Meuko Meugit (332 jiwa) dan Meuko Jurong (363 jiwa).

Jika dilihat dari kepadatan penduduk, perbedaan lebih mencolok muncul. Gampong dengan kepadatan tertinggi adalah Jurong Teungeh (1.711 jiwa/km²) dan Jurong Binje (1.422 jiwa/km²). Sebaliknya, Kiran Krueng hanya memiliki kepadatan 442 jiwa/km². Rata-rata kepadatan di tingkat kecamatan adalah 812 jiwa/km², angka yang tergolong tinggi mengingat wilayah ini mayoritas adalah kawasan perdesaan.

Fenomena ini menunjukkan adanya pola konsentrasi permukiman di beberapa gampong, khususnya yang berada dekat pusat kecamatan (Keude Jangka Buya). Konsentrasi ini biasanya terkait dengan akses ekonomi, sarana pendidikan, serta fasilitas sosial. Sementara itu, gampong yang luas namun berpenduduk jarang berfungsi sebagai penyangga lahan pertanian.

3.3. Implikasi Kepadatan dan Distribusi

Distribusi penduduk yang tidak merata membawa implikasi multidimensi:

1. Pembangunan infrastruktur dasar

    Gampong padat penduduk menghadapi tekanan besar terhadap infrastruktur jalan, air bersih, dan sanitasi. Sebaliknya, gampong jarang penduduk cenderung menghadapi tantangan berupa isolasi akses dan keterbatasan layanan publik.

2. Perencanaan tata ruang

    Konsentrasi penduduk di wilayah tertentu memerlukan perencanaan ruang yang matang agar tidak menimbulkan masalah urbanisasi mikro, seperti permukiman kumuh atau berkurangnya lahan hijau.

3. Keseimbangan pembangunan ekonomi

    Gampong dengan populasi besar biasanya lebih mudah mengakses pasar tenaga kerja dan kegiatan ekonomi, sedangkan gampong dengan populasi kecil menghadapi kesulitan dalam menggerakkan ekonomi lokal karena terbatasnya tenaga kerja dan konsumen.

3.4. Dinamika Gender dan Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin 101,55 persen di Jangka Buya relatif stabil. Namun, pada tingkat gampong terdapat variasi menarik. Misalnya, Gampong Cot memiliki rasio 120,66 persen, menunjukkan dominasi penduduk laki-laki. Sebaliknya, Meunasah Kumbang hanya 90,12 persen, menandakan dominasi perempuan.

Faktor penyebab variasi ini dapat berkaitan dengan pola migrasi tenaga kerja. Pada gampong tertentu, laki-laki lebih banyak menetap karena bekerja di sektor pertanian atau usaha lokal. Sedangkan di gampong lain, laki-laki mungkin bermigrasi ke daerah lain untuk bekerja, sehingga populasi perempuan relatif lebih besar.

Dari perspektif pembangunan, rasio gender yang seimbang memberi peluang bagi kebijakan berbasis inklusi. Misalnya, program pemberdayaan perempuan di gampong dengan dominasi laki-laki dapat membantu menciptakan keseimbangan peran ekonomi, sementara di gampong dengan dominasi perempuan, kebijakan perlindungan sosial dan kesehatan reproduksi menjadi lebih relevan.

3.5. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk produktif di suatu wilayah sangat menentukan dinamika ekonomi lokal. Meskipun data usia kerja tidak secara rinci disajikan dalam publikasi Jangka Buya Dalam Angka 2024, dapat diasumsikan bahwa struktur penduduk di perdesaan seperti Jangka Buya didominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun).

Dominasi penduduk produktif ini berimplikasi ganda. Di satu sisi, ia dapat menjadi bonus demografi jika tenaga kerja terserap dalam kegiatan ekonomi produktif, khususnya pertanian dan perdagangan. Namun, di sisi lain, ia dapat berubah menjadi beban sosial jika lapangan kerja terbatas, sehingga memicu pengangguran terselubung atau migrasi keluar daerah.

Dalam konteks Jangka Buya, sektor pertanian hortikultura (cabai keriting, semangka) dan perikanan pesisir seharusnya dapat menjadi penopang penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, ketergantungan pada pola pertanian tradisional dan keterbatasan akses pasar masih membatasi optimalisasi bonus demografi tersebut.

3.6. Mobilitas Penduduk dan Migrasi

Salah satu karakteristik masyarakat Aceh, termasuk Jangka Buya, adalah mobilitas yang relatif tinggi. Banyak penduduk usia produktif yang memilih merantau ke daerah lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Remitansi yang dikirimkan ke keluarga di kampung halaman sering kali menjadi sumber pendapatan penting.

Migrasi keluar ini memiliki implikasi ganda. Positifnya, remitansi meningkatkan daya beli keluarga, mendukung pendidikan anak, serta memperbaiki standar hidup. Negatifnya, migrasi tenaga kerja dapat mengurangi ketersediaan tenaga kerja lokal di sektor pertanian. Selain itu, dominasi penduduk lansia di desa dapat meningkatkan beban ketergantungan.

3.7. Tantangan Demografi dalam Pembangunan

Berdasarkan analisis di atas, tantangan demografi di Jangka Buya dapat dirumuskan dalam beberapa poin:

1. Kesenjangan kepadatan penduduk antar-gampong.

   Gampong padat menghadapi beban infrastruktur, sementara gampong jarang penduduk menghadapi masalah akses dan keterisolasian.

2. Pergeseran struktur tenaga kerja.

   Migrasi keluar berpotensi mengurangi tenaga kerja produktif di sektor lokal, terutama pertanian.

3. Ketidakmerataan gender.

   Variasi rasio jenis kelamin antar-gampong menuntut kebijakan sosial-ekonomi yang responsif terhadap gender.

4. Kebutuhan layanan sosial.

   Jumlah penduduk yang relatif kecil namun padat di wilayah tertentu menuntut distribusi layanan kesehatan dan pendidikan yang proporsional.

3.8. Peluang Strategis

Meski menghadapi tantangan, Jangka Buya juga memiliki peluang strategis:

1. Penguatan SDM berbasis desa

   Dengan penduduk yang relatif kecil, program pembangunan manusia dapat difokuskan dan lebih mudah diawasi.

2. Optimalisasi bonus demografi

   Jika tenaga kerja produktif diarahkan ke sektor unggulan (pertanian hortikultura, perikanan, dan UMKM), maka ekonomi lokal dapat tumbuh lebih cepat.

3. Pemanfaatan data kependudukan untuk kebijakan inklusif

   Publikasi statistik memberikan peta yang jelas bagi pemerintah dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan tiap gampong.

Demografi Jangka Buya memperlihatkan keseimbangan populasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi distribusi penduduk yang tidak merata menjadi tantangan nyata. Kepadatan ekstrem di beberapa gampong menuntut solusi tata ruang, sedangkan rendahnya kepadatan di gampong lain mengindikasikan potensi lahan yang belum optimal. Migrasi keluar daerah menjadi fenomena penting yang harus diantisipasi, agar bonus demografi yang tersedia tidak terbuang percuma.

Dengan pemanfaatan data kependudukan yang akurat, Jangka Buya berpeluang menjadi contoh kecamatan yang mampu mengelola populasi kecil namun produktif untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Bersambung di https://www.facebook.com/share/p/177VCNBDKB/