BPD dan Jalan Panjang Membangun Republik dari Desa

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan nasional yang kerap berpusat di kota-kota besar, desa kembali dipanggil sebagai titik tolak masa depan Indonesia. Bukan sekadar jargon administratif, melainkan sebagai fondasi strategis yang menentukan apakah republik ini mampu berdiri kokoh atau justru rapuh oleh ketimpangan sosial dan ekonomi.

Pidato Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, , dalam momentum Dies Natalis BPD ke-27 sesungguhnya bukan hanya seremoni tahunan organisasi desa. Ia adalah penegasan arah politik pembangunan nasional: bahwa Indonesia tidak akan pernah benar-benar maju apabila desa hanya dijadikan objek kebijakan.

“Membangun Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dari pusat kekuasaan, tetapi harus dimulai dari denyut kehidupan desa.”

Dalam konteks inilah, ajakan kolaborasi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar kerja administratif pemerintahan desa. BPD bukan hanya lembaga formal yang hadir untuk memenuhi struktur regulasi. Ia adalah penjaga moral demokrasi desa, pengawal aspirasi warga, sekaligus penyeimbang kekuasaan di tingkat lokal.

Selama bertahun-tahun, banyak desa mengalami paradoks pembangunan. Dana desa meningkat, program bertambah, tetapi partisipasi masyarakat justru melemah. Di sinilah posisi strategis BPD menjadi sangat penting. Ketika BPD bekerja secara substantif, desa memiliki mekanisme kontrol sosial yang sehat. Ketika BPD diam, pembangunan mudah tergelincir menjadi formalitas proyek semata.

“Desa yang kuat bukan desa yang banyak anggarannya, melainkan desa yang hidup musyawarahnya.”

Asta Cita ke-6 Presiden tentang membangun dari desa dan dari bawah sejatinya mengandung filosofi besar: negara harus hadir sampai ke lorong-lorong paling jauh kehidupan rakyat. Sebab kemiskinan tidak pernah lahir dari kekurangan potensi, melainkan dari ketidakadilan akses dan lemahnya keberpihakan pembangunan.

Karena itu, ketika Menteri Desa mendorong sinergi lintas sektor untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Desa Bersinar, yang sedang dibangun sesungguhnya adalah ekosistem ketahanan desa. Program-program tersebut bukan berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam membentuk desa yang mandiri secara ekonomi, sehat secara sosial, dan kuat secara kelembagaan.

Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda konsumsi pangan. Desa harus menjadi produsen utama rantai pasoknya. Petani lokal, kelompok wanita tani, BUMDes, hingga koperasi desa perlu ditempatkan sebagai pelaku ekonomi utama. Jika tidak, desa hanya akan menjadi pasar bagi produk luar.

“Ketahanan pangan nasional sejatinya dimulai dari dapur-dapur desa.”

Begitu pula dengan gagasan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam sejarah pembangunan Indonesia, koperasi sering kali gagal bukan karena konsepnya lemah, tetapi karena kehilangan ruh kolektivitas. Desa membutuhkan koperasi yang tumbuh dari kebutuhan warga, bukan sekadar papan nama program.

Sedangkan Desa Bersinar menghadirkan dimensi lain yang sering terlupakan: pembangunan manusia. Tidak ada kemajuan desa apabila generasi mudanya terjerumus narkoba, kehilangan arah sosial, dan tercerabut dari identitas komunitasnya.

Karena itu, pembangunan desa hari ini tidak cukup hanya membangun jalan, jembatan, atau gedung serbaguna. Desa juga harus membangun karakter, solidaritas sosial, dan kapasitas manusianya.

“Masa depan Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir dari gedung pencakar langit, tetapi dari desa-desa yang berhasil menjaga manusia dan nilai-nilainya.”

Momentum Dies Natalis BPD ke-27 seharusnya menjadi refleksi bersama bahwa pembangunan desa membutuhkan kolaborasi yang jujur, bukan sekadar koordinasi seremonial. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping desa, kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, hingga generasi muda desa harus bergerak dalam satu irama.

Sebab sejarah telah berkali-kali membuktikan: ketika desa kuat, negara akan stabil. Ketika desa rapuh, republik mudah goyah.

Dan mungkin benar, seperti yang dahulu diyakini para pendiri bangsa: Indonesia bukan dibangun dari gedung-gedung kekuasaan di ibu kota, melainkan dari cahaya kecil yang tetap menyala di desa-desa.

“Bangun desa, maka Indonesia akan menemukan masa depannya.”

Bustami, S.Pd.I - Pendamping Desa